Tulisan ini penulis sampaikan sebagai bahan refleksi Generasi muda untuk melihat berbagai persoalan bangsa yang memang sudah demikian semrawut. Generasi muda sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa sudah seharusnya peka dan peduli dengan agenda-agenda globalisasi yang pada akhirnya menyandera bangsa Indonesia untuk kepentingan korporasi-korporasi asing (lebih dominan USA = United State Arogan), dan lebih parah lagi agenda-agenda tersebut di support para pengambil kebijakan kita. Lihatlah betapa kekuatan-kekuatan asing sudah mengintervensi kita dengan segala kebijakan yang menghancur-leburkan bumi pertiwi ini.
Pertanyaan dari fakta tersebut adalah .... Mengapa jutaan hektar hutan yang sudah gundul tidak dihijaukan kembali? Karena tidak ada uang.
Mengapa senjata dan peralatan militer kita sudah banyak yang usang dan tidak diperbaharui? Padahal TNI yang kyat dan tangguh dengan peralatan militer yang modern dan canggih mutlak diperlukan untukmengawal keutuhan NKRI dari rongrongan eksternal maupun internal. Karena tidak ada uang.
Mengapa anggaran untuk menanggulangi demam berdarah, flu burung dan epidemi lanilla tidak memadai? Karena tidak ada uang.
Mengapa alokasi APBN bidang pendidikan kita hanya 8 sekian persen saja dari amanat undang-undang yang seharusnya 20 persen. Padahal pendidikan merupakan ”roh” bangkit tidaknya statu bangsa. Karena tidak ada uang
Mengapa pencurian dilautan kita, kita biarkan merajalela? Mengapa kita tidak membeli papal-kapal patroli yang dapat menekuk papal para perompak kekayaan laut kita? Karena tidak ada uang.
Mengapa infrastruktur kita, jalan dan jembatan hampir diseluruh bagian Indonesia sudah lama demikian buruk dan tidak direkonstrukdi? Demi kenyamanan rakyat dan demi kelancaran ekonomi roda? Karena tidak ada uang.
Mengapa sekitar 40 % rakyat Indonesia berada dilapidan bawah kemiskinan dan belum beringsut dari nasibnya yang tetap subsistem, hidup dicekam kemiskinan dan seolah tanpa harapan? Karena tidak ada uang.
Mengapa harga BBM naik terus dari tahun ketahun yang akibatnya semakin mencekik leher rakyat. Karena tidak ada uang. Jadi mengapa Indonesia menjadi negara miskin bin melarat? Menjadi negara yang tidak punya uang cukup untuk menbangun masa depannya? Sehingga menjadi negara yang sarat hutang yang sudah kecanduan? Bukan negara gemah ripah lohjinawi tata tentrem karta raharja, seperti kata kakek-nenek kita dulu? Atau negara kolam susu, negara dimana tongkat kayu dan batu jadi tanaman seperti kata Koes Plus?
Jawabannya adalah karena kepemimpinan nasional kita bermental inlander (meminjam istilah Prof. Dr. HM Amin Rais), yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, kroni dan kelompok. Korupsi pribadi, korupsi kolektif dan korupsi yang menyandera negara (state capture corruption) sudah menjadi pemandangan lumrah dinegeri ini. Berbagai kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak berpihak pada rakyat, terbukti dengan banyaknya kebijakan yang menyandera negara untuk kepentingan koorporasi asing yang pada akhirnya menjerumuskan negara ke jurang kehancuran.
Diterbitkannya UU No. 10 / 1998 semakin mensiratkan betapa kehancuran perbankan nasional kita sudah didepan mata. Elite nasional kita sepertinya sudah gila dengan mengeluarkan kebijakan tidak adanya batasan kepemilikan asing sahan perbankan nasional, karena investor atau badan hukum asing boleh memiliki hingga 99 persen saham bank Indonesia. Angka 99 persen itu merupakan angka ajaib yang membuka pintu penjajahan ekonomi Indonesia semakin terbuka. Padahal, Amerika Serikat sebagai pemimpin puncak globalisasi dan liberalisasi ekonomi saja membatasi kepemilikan asing diperbankan nasionalnya hanya sampai 30 persen. Gila nggak ? Dampaknya…? Saat ini 6 dari 10 bank terbesar di Indonesia sudah dimiliki oleh pihak asing dengan kepemilikan mayoritas. Hebatnya lagi, pihak asing bisa membeli bank-bank tersebut dengan harga 8 – 12 % dari total biaya rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan yang dikeluarkan oleh negara. Negara pun maíz harus membayar bunga obligasi sekitar Rp. 50 – 60 Trilyun setiap tahun ingá tahun 2030. Ruar Biasa….!!
Tahun 2003 pemerintah mengeluarkan UU no 19 / 2003 tentang BUMN adalah UU yang pertama di Indonesia yang memberikan landasan hukum eksplisit terhadap pelaksanaan privatisasi. Namur sayangnya UU tersebut justru menjadi tameng pengambill kebijakan yang secara membabi buta mencari keuntungan dengan menjual sebanyak-banyaknya BUMN kita, bukan berdasar rujukan kedaulatan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Penjualan Indosat merupakan salah satu contoh yang paling riil. Lebih gila lagi, tahun 2008 tanda-tanda privatisasi BUMN secara kalap semakin terlihat nyata. Komite privatisasi preusan BUMN sudah membuat daftar 44 BUMN yang akan dijual. Ruar Biasa…!!
UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi justru memunculkan pengelolaan migas yang amburadul. Dari produksi minyak nasional sebesar sekitar satu juta barel per hari sekarang ini sudah didominasi oleh korporasi asing (dimana pertamina hanya memproduksi sekitar 109 ribu barel perhari). Maka jangan heran ketika Indonesia sebagai negara penghasil minyak dan gas terbesar justru kekurangan bahan bakar. Kalau sebagian besar sumber energi kita dikuras oleh pihak asing (dan tidak transparan), maka secara rasional berapa lama negara kita akan mampu bertahan secara ekonomi? Seberapa bebas keputusan politik bisa diambil oleh para pemimpinnya? Dan yang lebih memprihatinkan lagi seberapa mal harga yang harus dibeli oleh rakyatnya dari harga BBM, TDL, ingá tarif jalan tol? Ruar Biasa….!!
Dan kebijakan-kebijakan lainnya….
Pertanyaanya adalah……, Bila sumber daya alam kita sudah dipersembahkan kapada pihak asing, perairan nasional kita sudah didominasi asing, lebih dari 50% perbankan nasional dikuasai asing, telekomunikasi juga dipegang asing (Indosat dimiliki Temasek Singapura, disamping 35% saham Telkom dan 98% saham XL juga milik asing), industri otomotof juga dikuasai asing, bahkan perjanjian kerjasama pertahanan (DCA) dengan Singapura juga telah merugikan kepentingan Pertahanan Keamanan Indonesia, lantas apa yang perlu dilakukan supaya semakin sempurna cengkeraman asing atas Indonesia, supaya semakin sempurna kehancuran Indonesia? Aneh memang, negara yang kaya raya sumber daya alam justru Semarang ini mayoritas penduduknya miskin…..
Apapun yang sudah terjadi kita harus tetap optimis untuk membenahi Indonesia yang tercinta ini. Saatnya kepemimpinan alternatif, yakni kepemimpinan Muda yang dijiwai semangat nasionalisme yang ditunaikan dengan kejujuran dan kerja keras. Hanya kepeminpinan mudalah menurut hemat penulis yang mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran yang lebih dalam lagi. SAATNYA YANG MUDA MEMIMPIN……………
Pertanyaan dari fakta tersebut adalah .... Mengapa jutaan hektar hutan yang sudah gundul tidak dihijaukan kembali? Karena tidak ada uang.
Mengapa senjata dan peralatan militer kita sudah banyak yang usang dan tidak diperbaharui? Padahal TNI yang kyat dan tangguh dengan peralatan militer yang modern dan canggih mutlak diperlukan untukmengawal keutuhan NKRI dari rongrongan eksternal maupun internal. Karena tidak ada uang.
Mengapa anggaran untuk menanggulangi demam berdarah, flu burung dan epidemi lanilla tidak memadai? Karena tidak ada uang.
Mengapa alokasi APBN bidang pendidikan kita hanya 8 sekian persen saja dari amanat undang-undang yang seharusnya 20 persen. Padahal pendidikan merupakan ”roh” bangkit tidaknya statu bangsa. Karena tidak ada uang
Mengapa pencurian dilautan kita, kita biarkan merajalela? Mengapa kita tidak membeli papal-kapal patroli yang dapat menekuk papal para perompak kekayaan laut kita? Karena tidak ada uang.
Mengapa infrastruktur kita, jalan dan jembatan hampir diseluruh bagian Indonesia sudah lama demikian buruk dan tidak direkonstrukdi? Demi kenyamanan rakyat dan demi kelancaran ekonomi roda? Karena tidak ada uang.
Mengapa sekitar 40 % rakyat Indonesia berada dilapidan bawah kemiskinan dan belum beringsut dari nasibnya yang tetap subsistem, hidup dicekam kemiskinan dan seolah tanpa harapan? Karena tidak ada uang.
Mengapa harga BBM naik terus dari tahun ketahun yang akibatnya semakin mencekik leher rakyat. Karena tidak ada uang. Jadi mengapa Indonesia menjadi negara miskin bin melarat? Menjadi negara yang tidak punya uang cukup untuk menbangun masa depannya? Sehingga menjadi negara yang sarat hutang yang sudah kecanduan? Bukan negara gemah ripah lohjinawi tata tentrem karta raharja, seperti kata kakek-nenek kita dulu? Atau negara kolam susu, negara dimana tongkat kayu dan batu jadi tanaman seperti kata Koes Plus?
Jawabannya adalah karena kepemimpinan nasional kita bermental inlander (meminjam istilah Prof. Dr. HM Amin Rais), yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, kroni dan kelompok. Korupsi pribadi, korupsi kolektif dan korupsi yang menyandera negara (state capture corruption) sudah menjadi pemandangan lumrah dinegeri ini. Berbagai kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak berpihak pada rakyat, terbukti dengan banyaknya kebijakan yang menyandera negara untuk kepentingan koorporasi asing yang pada akhirnya menjerumuskan negara ke jurang kehancuran.
Diterbitkannya UU No. 10 / 1998 semakin mensiratkan betapa kehancuran perbankan nasional kita sudah didepan mata. Elite nasional kita sepertinya sudah gila dengan mengeluarkan kebijakan tidak adanya batasan kepemilikan asing sahan perbankan nasional, karena investor atau badan hukum asing boleh memiliki hingga 99 persen saham bank Indonesia. Angka 99 persen itu merupakan angka ajaib yang membuka pintu penjajahan ekonomi Indonesia semakin terbuka. Padahal, Amerika Serikat sebagai pemimpin puncak globalisasi dan liberalisasi ekonomi saja membatasi kepemilikan asing diperbankan nasionalnya hanya sampai 30 persen. Gila nggak ? Dampaknya…? Saat ini 6 dari 10 bank terbesar di Indonesia sudah dimiliki oleh pihak asing dengan kepemilikan mayoritas. Hebatnya lagi, pihak asing bisa membeli bank-bank tersebut dengan harga 8 – 12 % dari total biaya rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan yang dikeluarkan oleh negara. Negara pun maíz harus membayar bunga obligasi sekitar Rp. 50 – 60 Trilyun setiap tahun ingá tahun 2030. Ruar Biasa….!!
Tahun 2003 pemerintah mengeluarkan UU no 19 / 2003 tentang BUMN adalah UU yang pertama di Indonesia yang memberikan landasan hukum eksplisit terhadap pelaksanaan privatisasi. Namur sayangnya UU tersebut justru menjadi tameng pengambill kebijakan yang secara membabi buta mencari keuntungan dengan menjual sebanyak-banyaknya BUMN kita, bukan berdasar rujukan kedaulatan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Penjualan Indosat merupakan salah satu contoh yang paling riil. Lebih gila lagi, tahun 2008 tanda-tanda privatisasi BUMN secara kalap semakin terlihat nyata. Komite privatisasi preusan BUMN sudah membuat daftar 44 BUMN yang akan dijual. Ruar Biasa…!!
UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi justru memunculkan pengelolaan migas yang amburadul. Dari produksi minyak nasional sebesar sekitar satu juta barel per hari sekarang ini sudah didominasi oleh korporasi asing (dimana pertamina hanya memproduksi sekitar 109 ribu barel perhari). Maka jangan heran ketika Indonesia sebagai negara penghasil minyak dan gas terbesar justru kekurangan bahan bakar. Kalau sebagian besar sumber energi kita dikuras oleh pihak asing (dan tidak transparan), maka secara rasional berapa lama negara kita akan mampu bertahan secara ekonomi? Seberapa bebas keputusan politik bisa diambil oleh para pemimpinnya? Dan yang lebih memprihatinkan lagi seberapa mal harga yang harus dibeli oleh rakyatnya dari harga BBM, TDL, ingá tarif jalan tol? Ruar Biasa….!!
Dan kebijakan-kebijakan lainnya….
Pertanyaanya adalah……, Bila sumber daya alam kita sudah dipersembahkan kapada pihak asing, perairan nasional kita sudah didominasi asing, lebih dari 50% perbankan nasional dikuasai asing, telekomunikasi juga dipegang asing (Indosat dimiliki Temasek Singapura, disamping 35% saham Telkom dan 98% saham XL juga milik asing), industri otomotof juga dikuasai asing, bahkan perjanjian kerjasama pertahanan (DCA) dengan Singapura juga telah merugikan kepentingan Pertahanan Keamanan Indonesia, lantas apa yang perlu dilakukan supaya semakin sempurna cengkeraman asing atas Indonesia, supaya semakin sempurna kehancuran Indonesia? Aneh memang, negara yang kaya raya sumber daya alam justru Semarang ini mayoritas penduduknya miskin…..
Apapun yang sudah terjadi kita harus tetap optimis untuk membenahi Indonesia yang tercinta ini. Saatnya kepemimpinan alternatif, yakni kepemimpinan Muda yang dijiwai semangat nasionalisme yang ditunaikan dengan kejujuran dan kerja keras. Hanya kepeminpinan mudalah menurut hemat penulis yang mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran yang lebih dalam lagi. SAATNYA YANG MUDA MEMIMPIN……………
No comments:
Post a Comment